JAWABAN TUGAS 3 PEREKONOMIAN INDONESIA (Manajemen UT)

Sujana  #018469526

JAWABAN TUGAS 3 PEREKONOMIAN INDONESIA

 

Jelaskan solusi alternatif yang dapat ditempuh untuk mengurangi beban utang luar negeri Indonesia saat ini !

Jawab:

• Skema Pertama, Pemerintah Indonesia telah meminta untuk melakukan penjadwalan hutang tahun I 990-an.
• Skema pengurangan hutang ini diajukan berdasarkan alasan bahwa Pemerintah yang sekarang tidak harus menanggung beban hutang yang dikorupsi oleh Pemerintah Orde Bam.
• Skema pengampunan hutang (debt forgiveness) dan penundaan hutang (debt cancellation) tampakoya sulit diterima oleh negara-negara kreditur
• Hal yang paling mungkin dilakukan adalah mengurangi hutang baru secara _ bertahap dan terus berupaya mencari solusi pengurangan, penghapusan dan penjadwalan kembali hutang Indonesia. Skema yang dapat dipertimbangkan adalah pembelian kembali hutang (buy

back), pengalihan hutang dengan harga diskon ke dalam ekuitas, pengalihan hutang untuk lingkungan atau kemiskinan.

• Kesepakatan Frankfrut pada bulan Juni 1998 merupaican salah satu wujud prakarsa penyelesaian masalah hutang yang mencakup penjadwalan kembali hutang perusahaan-perusahaan swasta, penundaan pembayaran hutang perbankan, dan penyediaan pembiayaan perdagangan (trade financing). Pembentukan Indonesian Debt Restructuring Agency (INDRA) merupakan salah satu bagian dari kesepakatan Frankfurt
• Skema lain yang dapat ditempuh adalah pemerintah perlu mencari sumber-sumber penerimaan dalam negeri. Misalnya, meningkatkan sumber pendapatan dari dalam negeri, khususnya pajak

Jelaskan indikator gariskemiskinan yang diungkapkanoleh Profesor Sayoga !

Jawab:

• Indikator kemiskinan lain diungkapkan oleh Profesor Sayoga:Dibedakan antara daerah perkotaan dan pedesaan.
• Garis kemiskinan untuk pedesaan ditetapkan setara dengan 240 kg beras per  kapita per tahun.Sedangkan untuk daerah perkotaan setara dengan 360 kg beras per kapita per tahun

Pola kebijakan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan pemerintah masih mengandung beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi secara mendasar. Jelaskan mengenai hal tersebut !

Jawab:

Secara umum kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dapat dilihat dampak positifnya melalui adanya penurunan tingkat kemiskinan nasional. Pola kebijakan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan masih mengandung beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi secara mendasar, antara lain :

(1) masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro daripada pemerataan (2) Sentralisasi kebijakan daripada desentralisasi kebijakan

(3) Lebih bersifat karikatif daripada transformatif

(4) Memposisikan masyarakat sebagai obyek daripada sebagai subyek

(5) Cara pandang tentang penanggulangan kemiskinan masih berorientasi pada ‘charity’ daripada ‘productivity’ 

(6) Asumsi permasalahan dan solusi kemiskinan sering dipandang sama daripada pluralistis.

 

Dalam perekonomian yang sudah sangat mapan sekalipun pengangguran tetap ada, yang dikenal dengan naturalunemployment atau pengangguran alamiah. Jelaskan mengapa demikian !

Jawab:

• Pengangguran memang tidak bisa dihilangkan sama sekali. Dalam perekonomian yang sudah sangat mapan sekalipun pengangguran tetap ada, yang dikenal dengan natural unemployment atau pengangguran alamiah. Misalnya karena adanya ketrampilan penganggur yang tidak sesuai (structural unemployment), upah yang tidak cocok (tuntutan reservation wage), menanti sementara waktu untuk bekerja (frictional unemployment) dan sebagainya.

 

Jelaskan beberapa masalah mendasar yang dihadapi pemerintah daerah yang terkait dengan kurangnya sumber daya keuangan !

Jawab:

Ada beberapa masalah mendasar yang dihadapi pemerintah daerah yang terkait dengan kurangnya sumber daya keuangan, yaitu :

• Tingginya tingkat kebutuhan daerah (fiscal need) sementara penerimaan daerah (fiscal capacity) tidak cukup untuk mebiayai kebutuhan daerah, sehingga keadaan tersebut menimbulkan fiscal gab.
• Kualitas pelayanan publik yang masih memprihatinkan
• Rendahnya kualitas sarana dan prasarana seperti jalan, pasar dan terminal
• DAU dari pemerintah pusat yang tidak mencukupi
• Belum diketahui potensi PAD yang mendekati kondisi riil